Rapat Koordinasi Ormawa FKIP bersama Kepala Bimawa, Kepala Bid. Finansial, Wadek FKIP, Kaprodi dan Dosen TPM FKIP UAD

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

FAKULTASKEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

PRESS RELEASE

RAPAT KOORDINASI DENGAN BAHASAN TRANSPARANSI KEUANGAN

Assalamualaikum w.w.,

Berikut ini merupakan press release dari hasil rapat koordinasi yang membahas perihal transparansi keuangan oleh Wakil Dekan FKIP, Kepala Bimawa, Kepala Bidang Finansial dan perwakilan dari Ormawa se-FKIP yang dilakukan pada hari senin, 22 Mei 2018 bertempat di Kampus 4 UAD. Berikut beberapa poinya:

  1. Beberapa waktu yang lalu ada kekurangan bayar disemester delapan di salah satu prodi, berasal dari matakuliah sertifkasi dan praktikum. Setelah dikonfirmasi kepihak keuangan ternyata permasalahan tersebut berasal dari kesalahan sistem. Pertanyaanya, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan kesalahan system?

Jawaban :

Kekurangan bayar berasal dari kesalahan sistem keuangan. Kesalahan system tersebut  tidak hanya satu kasus. Pada bulan April lalu ada juga laporan yang  masuk dari staff keuangan bahwa masalah kesalahan system tersebut berasal dari salah satu bank. Misalnya, mhs sudah membayar tetapi tidak terinput kedalam system sehingga menimbulkan keurangan pembayaran. Langkah yang diambil dari kampus yaitu akan memperbarui MOU kerjasama dengan bank-bank yang bermasalah. Untuk sementara ini mhs bisa melakukan pembayaran keuangan kuliah di bank syariah, Bukopin dan BSN. Tidak harus melakukan pembayaran di teller UAD, boleh melakukan pembayran melalui ketiga bank tersebut untuk menghindari permasalahan system seperti beberap awaktu yang lalu.

Jika mhs mengalami masalah dalam keuangan (di portal), mhs bisa langsung mengkonfirmasi sendiri kepihak keuangan yang berada di lantai 2 Kampus 1 UAD untuk kemudian diperbaiki secara manual oleh pihak keuangan.

  1. Transparansi keuangan ormawa. Kenapa ada beberapa proposal ditolak oleh Bimawa? Ex: jatah pertahun untuk setiap ormawa. Pertanyaan, berapa jatah uang ormawa tahun 2018?

Jawaban:  Saat ini masih pada periode  anggaran tahun 2017. Terhitung sampai bulan Agustus.  Pada eriode 2017, dana proker yang disediakan yaitu sebesar 1,5 milyar, yang sudah keluar adalah 5 milyar. Dana sudah keluar tetapi tidak strategis, banyak sekali yang tidak sesuai dengan aturan penyelenggaraan kegiatan. Proposal yang tidak di ACC adalah proposal kegiatan yang tidak mendukung SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) dan memang akan lebih tepat jika kegiatan tersebut diadakan oleh pihak lai. Misalnya, kegiatan yang tidak di ACC yaitu proposal kegiatan olahraga di Ormawa-ormawa, tidak di ACC karena kegiatan keolahragaan bisa diselenggarakan oleh UKM, missal UKM bola, voly, dsb. Untuk kegiatan keolahragaan tersebut tetap di ACC namun disesuaikan dengan kebutuhan ormawa.

Ormawa diharapkan bisa menyelenggarakan kegiatan bertaraf nasional, untuk mendukung rating SKPI. Dalam menyikapi hal ini, Bimawa menawarkan untuk melakukan sosialisasi Blue Print program kerja untuk mahasiswa yang dibuat oleh Bimawa setelah periode keuangan 2017 berakhir.

  1. Bagaimana cara Bimawa mencegah adanya penyelewengan keuangan?

Jawaban : Bimawa mengharuskan pengambilan dan penyerahan proposal dilakukan oleh ketua dan sekretari kegiatan, juga dilakukan maksimal oleh dua orang yang sama sehingga memudahkan koordinasi antara Omawa dan Bimawa.

  1. Sosialisasi surat edaran dari Rektor. Mahasiswa meminta adanya sosialisasi secara langsung, tidak melalui WA. Untuk mengetahui petunjuk dan spesifikasi peraturan yang dibuat.

Jawaban: Menanggapi hal ini, pihak kampus akan mengadakan sosialisasi tahap kedua, dengan tahap pertama berupa sosialisasi melalui media online.

  1. Mhs adalah anak prodi. Prodi menyetujui bawha program kerja HMPS harus diatur, agar tidak melabar kemana-mana dan program kerja sebaiknya menyesuaikan dengan karakteristik prodi masing-masing.
  2. BEM Fakultas menaungi 3 lembaga swadaya organisasi yaitu futsal, basket dan kertas. Setiap tahuna ada keluhan untuk pengajuan dana dan inventaris barang LSO tersebut. Pernah melakukan pengajuan tetapi ditolak, kemudian dengan perantara melalui BEM tetapi masih juga belum di setujui. Intinya bagimana prosedurnya? Apakah LSO harus melalui BEM atau langsung ke Bimawa?

Jawaban : LSO Fakultas harus berkoordinasi dulu dengan BEM, proposal kegiatan diajukan melalui BEM terlebih dahulu. Bimawa akan membantu secara rasional.

Himbauan khusus SPP:

  1. Setiap pembayaran SPP mahasiswa dihimbau untuk selalu menyimpan kwitansi. Agar apabila ada permasalahan kekurangan SPP kwitansi tersebut bisa dijadikan sebagai bukti konkrit.
  2. Patokan pembayaran SPP adalah buku panduan
  3. Kenaikan SPP hanya terjadi bagi mahasiswa baru.

Demikian hasil diskusi yang dilakukan dalam forum tersebut, untuk kemudian dapat dipahami dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum w.w.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *